21 Sep 2017

Beberapa Catatan Penting dalam Buku Negara Teater, Geertz

Ini adalah catatan yang saya buat dalam rangka Presentasi Kuliah Antopologi Agama

Kata kunci dari wacana politis modern dari state memiliki tiga tema etimologis:
Estate (secara harfiah berarti tingkatan dalam hidup) : yang berarti keagungan darah dan kedudukan kita. Ini bisa dikaitkan dengan kasta yang didapatkan manusia bali secara askriptif.
Stateliness (keagungan/kemegahan): kemegahan itu sesuai untuk yang agung dan yang mulia menari berkat dari kedudukan yang ia terima.
Statecraft (keterampilan sebagai negarawan): dalam konteks penguasaan tidaklah bisa dipegang oleh terlalu sedikit tangan ataupun terlalu banyak tangan.
Tapi kita sering salah mengartikan state. State yang dibicarakan disini bukan politik yang didalamnya bukan interaksi status, kemeriahan, pemerintahan yang tampak mencolok.
Teori pemerintahan (politik) masyarakat Bali menayangkan dimensi-dimensi simbolik dari kekuasaan negara. Bisa dilihat pada konsep derajat menurun, prerogratif yang disebar, kendali pengairan yang diritualkan, manajemen perdagangan yang diserahkan kepada orang asing, dan kremasi anutan.

Simbologi politis dari mitos, tata cara keraton, gelar-gelar, upacara, tidak lain merupakan alat untuk tujuan-tujuan yang tersembunyi.

Negara menjadi Tuhan yang mengasihi hambanya (orang-orang). Sangat terlihat sosialis.
Pandangan negara sebagai binatang besar. Dari Leviathannya Hobbes sampai minotaurnya de Jovenel, kekuasaan negara itu terletak pada ancamanya untuk mencelakakan, sehingga fungsi parade dan upacara kehidupan umum adalah untuk mencetuskan ketakutan di dalam benak orang-orang yang diancam itu.
Tapi bagi Marx-kiri atau Pateto-kanan, yang menekankan pada kapasitas elit untuk menghisap surplus-surplus dari masyarakat ke kantong mereka sendiri. Konsepsi upacara negara adalah mistifikasi (pembingungan), dalam pengertian menspiritualkan kepentingan-kepentingan material dan mengaburkan konflik material. Sehingga menurut Marx simbologi politik adalah idiologi politik dan idiologi politik adalah hipokrisi (kepura-puraan) kelas.
Konsepsi polpulis mengenai negara melihat negara sebagai kepanjangan tangan dari semangat komunitas asalnya. Karena pemerintah adalah alat dari kehendak bangsa, maka ritualnya menyuarakan kehendak itu. Dan bagi teori pluralistik, yang sejalan dengan kepentingan dari liberalism klasik dan para kelompok penekan, perangkap dari negara merupakan alat pelengkap untuk memberikan legitimasi moral.
Pada semua pandangan aspek semiotik dari state (bayangkan saat kita melakukan pendekatan semiotik),  menyisakan begitu banyak topeng-topeng/ kepalsuan. Mereka membesar-besarkan kekuatan, menyembunyikan penghisapan, mengelembungkan wewenang atau moralize procedure.
Namun dari teori-teori yang telah saya ungkapkan tadi, tidak satupun tetap dominan secara politis dalam waktu lama menurut Geertz.
Kemudian, mengecilkan negara dalam pandangan-pandangang yang sudah usang atau jadul itu sama saja dengan membiarkan apa saja yang menarik lepas dari sorotan kita.
Banyak watak budaya Bali yang bisa diperdebatkan, tapi tentunya status adalah obsesi utama dari bahan pembentuk status.
Linggih harifiahnya adalah kursi, yang merupakan derajat yang merepresentasikan posisi kasta. Ini adalah poros pusat perputaran kehidupan umum masyarakat. Besarnya jarak dari kedewataan pada teori yang telah disebutkan dimuka adalah sesuatu yang given dalam hidupnya.
Memahami negara adalah memahami emosi-emosi tersebut dan menafsirkan tindakan itu; mengelaborasi seni kekuasaan, bukan mekanisme dari kekuasaan itu.
Idiom-idiom dari kasta tidak hanya membentuk konteks-konteks yang didalamnya hubungan-hubungan praktis dari actor politis utama, seperti punggawa, perbekel, kawula, dan parekan, tapi mereka mengambil bentuk dan makna; Idiom ini juga meresapi drama-drama yang secara bersamaan diselenggarakan dimana tujuan yang lebih besar ingin dicapai dalam penyelenggaraan drama-drama tersebut.
Negara bali adalah representasi dari bagaimana sebuah realitas itu ditata. Ia merupakan sesosok yang sangat besar tempat dimana keris-keris, bangunan-bangunan seperti istana, praktik-praktik ritual, mendapatkan kekuatan sebagaimana yang mereka miliki itu. Di bali gagasan-gagasan itu jelas-jelas absurd tidak masuk akal.
                Keseluruhan negara, kehidupan raja, tradisi, upeti-upeti, previledge yang mengiringinya diarahkan pada pendefinisian kekuasaan itu. Seperti apa kekuasaan, seperti itulah raja.
 Tujuan dari perpolitikan yang tertinggi adalah untuk mengonstruksi negara dengan mengonstruksi raja. Lebih sempurna raja, lebih menjadi tauladan pusat anutannya. Lebih tauladan pusat anutannya, lebih actual kerajaannya. 
Pembeda kerajaan Hindu di Asia Tenggara adalah “kedewataanya”, suatu rumusan yang kabur sebagaimana yang telah dikemukan di awal.
Raja disini tidaklah memiliki dua tubuh. Mereka adalah pelindung agama serta inkarnasi-inkarnasi dari yang mulia.
                Raja, maharaja, dewaraja, dan seterusnya adalah hierarkis-hierarkis; benda-benda sakral seperti stupa dan mandala menggambarkan sebuah sifat kedewataan langsung…Bisa dilihat dari hubungan status menurun.
            Bagaimana isi itu diciptakan, maka perlu juga ditelaah bagaimana hal itu dimaterialkan. Jika sebuah  negara dikonstruksi dengan mengonstruksi raja, maka raja dikonstruksi dengan mengonstruksi dewa.
Raja dan pendeta, hubungan satria sempurna dengan brahmana sempurna satria dan brahmana yang duduk dipuncak masyarakat bergantian mengeluarkan suaranya.
Fungsi brahmana di bali adalah menggelar miseri-misteri dan memanjatkan mantra-mantra sebagai pusat dari kultus raja dewata. Tidak seperti diindia, kaum brahmana (paling tidak brahmana istana)
upacara menggambarkan mendan sosial atas kekuasaan bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan. Kemewahan-kemewahan ritual-ritual negara bukan saja menjadi ukuran dari kedewataan raja, tapi juga ukuran kesejahteraan kerajaan. Upacara menggambarkan pendeta sebagai permata raja dan kerajaan sebagai tamannya raja, menggambarkan raja sebagai icon raja; suatu keserupaan raja yang sakral dari- yah ke-raja-an (kingship). Membayangkan berarti melihat, melihat berarti meniru, dan meniru berarti mewujudkan. Apapun validitas objektif dari konsepsi bahwa realitas itu terjadi dalam suatu hirarki estetik model dan tiruan dari ekspresi-ekspresi indrawi, yang berada dibawah bukan berarti kurang riil, hanya kurang menarik, kurang cemerlang, dan kurang kuat, di Bali itu adalah kebenaran yang kuat.
Raja dihadirkan dalam drama-drama agung negara teater sebagai suatu penokohan wewenang yang tetap, suatu “[manusia] abstrak dan anonym yang berperilaku sebagaimana diharapkan dalam logika bayangan tempat dimana [dia] telah dibentuk.” Dengan air suci, mantra-mantra, dudukan-dudukan lotus, dan keris-keris, dia adalah benda ritual.
Pusat anutan dalam pusat anutan, ikon raja yang tergambar diluar, yang terlihat bagi rakyatnya merupakan penggambaran apa yang ia gambarkan kedalam dirinya. Keindahan dewata yang tenang. Ini bukan ilusi atau sendang berkhayal. Bagi orang bali, membayangkan berarti melihat, melihat berarti meniru, dan meniru berarti mewujudkan. P.J Worsley menulis bahwa raja ideal adalah berjuang untuk menjalani kehidupan yang bijak, memerintah kerajaannya tanpa mementingkan dirinya sendiri, keras terhadap musuhnya,…..Kejam seperti panas matahari dan lembut seperti cahya bulan. Seorang manusia abstrak yang berperilaku sesuai dengan konstrksi di mana ia dibentuk.
Namun, raja juga adalah aktor politis. Kultus raja yang menaikan dia dari bendoro menjadi sebuah ikon raja, karena tanpa negara teater gambaran kedewataan yang tenang tidak akan bisa terbentuk. Tapi raja tidak bisa hanya diam dengan penuh nafsu berkuasa. Ia perlu melakukan mekanisme sosial sebagai representasi dari kekuasaanya. Mekanisme itu bisa berbentuk ikatan keturunan, perklienan, aliansi, sistem perbekel, sewa, pajak, perdagangan.
Bukan sekedar “kesendirian di puncak”, yang barangkali merupakan ciri dari semua sistem politis kompleks dan tentunya semua sistem politis otokratik. Masalahnya negara mengubah karakternya dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Pada tingkat yang lebih rendah, negara terlibat dengan ratusan perpolitikan desa yang saling bersilang, menarik, dari mereka ini, melalui segerombolan perbekel, sedahan, dan subandar, manusia dengan sumber daya bertugas untuk menyelenggarakan opera-opera negara. Pada tingkat yang lebih tinggi, negara dikaitkan dengan urusan-urusan sentral peniruan keteladanaan, kearah penyelenggaraan opera-opera.
“kalau dibawah negara itu fungsional, atau orang Bali akan menyebutknya “kasar”, maka diatas negara adalah estetis, “halus”, suatu model dari hakikat hirarki. ” Birokrasi Kolonial dan kemudian birokrasi Republik telah mengunci negara dalam kurungan besi Weber. Maka sulit untuk mengembalikan karakter perjuangan politis seperti dulu saat masih dipedesaan.
Masing-masing bendoro pada tingkat manapun dan skala apapun berusaha menjauhkan diri dari saingan dengan semarak kegiatan seremonial.
Banyak persaingan atas prestise yang menandai masyarakat Bali dalam hampir semua aspek akibat normalnya adalah keributan lokal dan tidak adanya perubahan secara umum. Namun hubungan statis itu sendiri berupaya berubah.
Aktor-aktor negara teater tidak mudah diganti. Sangat sedikit sekali ada perubahan. Banyak yang berlari ditempat. Abad ke Sembilan belas sama dengan abad permulaan walau terjadi intriks dan pertikaian.
Masing-masing aspiran memainkan perannya. Mereka mencoba mengecilkan jarak diatasnya dan memperbesar jarak dibawahnya.
Bendoro tinggi (Para Mount Lord)
Bendoro tinggi tingkat kedua (sub Para Mount Lord)
Bendoro tinggi tingkat ketiga (sub sub Para mount lords)
Bendoro mencoba memasung saingan-saingan yang berada tepat diatasnya (membuat mereka tergantung padanya) dan  mempertahankan dukungan dari bendoro tepat dibawahnya (membuat mereka tetap tunduk).
Keraton baru meniru keraton keraton lama. Mereka hanya muncul dengan nama beda. Majapahit digantikan oleh Gelgel, Gelgel digantikan oleh Klungkung. Raja itu bisa mati, begitupun dengan negara. Tapi hal itu tidak terlalu berpengaruh sebagaimana kematian raja yang pasti akan digantikan oleh raja lain. Berbagai hal tentu saja bisa berubah. Tapi sebenarnya tidak ada yang berubah. Begitu yang diamati oleh Geertz antara 1343 sampai 1906.
Hal ini dapat dipahami sebagai suatu polehsan yang diperluas yang dikonstruksi secara sosial, suatu penggambaran kolektif. Mejelaskan negara adalah menjelaskan suatu konstelasi gagasan yang disakralkan.
Politik didefinisikan sebagai suatu wilayah tindakan sosial. Pandangan ini sama sekali tidak keliru. Namun pandangan di Bali tumbuh suatu tradisi interpretasi pengalaman historis tertentu. Pandangan ini tidak diberikan dalam keadaan yang alami sebagaimana kenyataan apa adanya. Kadang perpolitikan terlihat sebagai sesuatu yang berdarah-darah karena perang, kadang-kadang terlihat dari romantisme ritual-ritual, kadang juga negara hanyalah sebuah struktur pikiran.
Gagasan adalah bukan sesuatu yang tidak bisa diamati. Mereka adalah makna yang diwadahi. Wadah-wadahnya adalah simbol-simbol. Untuk memahami ekspresi negara teater, untuk memahami mereka sebagai teori, prasangka harus disingkirkan beserta prasangka lain bahwa dramaturgi kekuasaan itu adalah eksternal terhadap kerajaannya. Yang nyata dan yang imajiner itu sama-sama dibayangkan. 

Peran Bank Indonesia Bagi Perekonomian Nasional

Kestabilan perekonomian menjadi sangat penting karena kondisi yang stabil akan menciptakan suasana yang kondusif bagi sebuah negara. Hal ini merupakan sebuah amanah yang dipegang oleh Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral, BI memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tiga peran pokok. Pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga adalah mengembangkan sistem perbankan dan sistem pengkreditan yang sehat dan melakukan pembinaan pengawasan terhadap perbankan.
Sebagai pemegang otoritas moneter, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakaan moneter. Kebijakan moneter ini dilakukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah menekan laju inflasi.[1] Bank Indonesia harus mewaspadai sumber-sumber tekanan inflasi, terutama yang berasal dari kenaikan harga  bahan pangan serta kemungkinan penyesuaian harga-harga yang ditetapkan Pemerintah. Oleh karena itu dalam hal ini Bank Indonesia melakukan sinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan sisi pasokan dan perbaikan distribusi bahan kebutuhan pokok.
Bank Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat luas secara terbuka melalui media massa setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter serta rencana kebijakan moneter pada tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.
Salah satu tugas lain dari Bank Indonesia adalah menyelenggarakan sistem pembayaran dalam bentuk memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral serta menyelenggarakan kliring antar bank. Program pengembangan sistem pembayaran nasional yang telah dikembangkan, antara lain, Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ), Penetapan Jadwal Kliring T+ 0, Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi antar Bank secara Elektronis (BILINE), Sistem Real Time Gross Settlement (RTGS), dan Sistem Transfer Dana dalam US dollar di Indonesia. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional dan memperkuat sistem pengawasan (oversight) sistem pengawasan dengan mewujudkan perlindungan konsumen sistem pembayaran di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik uang tersebut dari peredaran.
Bank Indonesia juga berperan untuk menentukan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa, serta berperan sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lender of the last resort, Bank Indonesia berarti dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 23 Tahun 1999.
Bank Indonesia melaksanakan pembinaan dan pengawasan perbankan. Hal ini berarti Bank Indonesia mengarahkan bagaimana agar tercipta perbankan yang sehat serta bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung (on site supervision) maupun tak langsung (off-site supervision). Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia setelah terjadinya krisis, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif sejak tahun 1998.
Implementasi kebijakan moneter ini dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (base money). Sebagaimana kita melakukan suatu pekerjaan, pasti kita membutuhkan alat untuk mempermudah terlaksananva pekeriaan tersebut. Demikian pula dengan Bank Indonesia. Untuk melaksanakan tugas di bidang moneter, Bank Indonesia punya alat-alat canggih yang dikenal dengan piranti moneter, Piranti moneter tersebut adalah, Operasi Pasar Terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan (reserve requirements).

KEPUSTAKAAN



[1] Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. menurut http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/


Mimpi Jadi Peneliti LIPI (Sewaktu Jadi Mahasiswa)

Essay ini saya buat saat menjadi mahasiswa, waktu itu untuk keperluan pengajuan beasiswa. Lihat, bahasanya, "mencoba berusaha intelek", "(berusaha) menjadi idealis"

Nama saya adalah Puji Hastuti. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Antropologi Sosial FISIP UI. Bagi saya menjadi salah satu keluarga besar Universitas Indonesia memberikan rasa kebanggaan tersendiri. Apa lagi posisi saya sebagai mahasiswa dari salah satu fakultas yang cukup ternama. Fakultas yang cukup banyak menghasilkan pemikir-pemikir handal negeri ini. Fakultas yang memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup besar terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang saat ini sedang gencar-gencarnya melanda negeri ini. Sungguh saya ingin menjadi bagian dari para pemikir-pemikir hebat itu yang turut menyumbangkan pemikirannya untuk bangsa dan negara ini.
Departemen Antropologi Sosial, jurusan yang memang telah menjadi bidikan saya pada SIMAK UI 2009. Saat ini Antropologi telah menjadi bagian dari hidup saya. Tentulah itu semua timbul dan semakin kuat melekat melalui suatu proses pencintaan yang cukup panjang. Ketertarikan pada keanekaragaman kebudayaan Indonesia adalah salah satu alasan saya menjatuhkan pilihan pada jurusan Antropologi Sosial Universitas Indonesia. Keanekaragaman atau bisalah kita sebut sebagai pluralisme sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk menambah kekayaan budaya di Indonesia. Tentunya Indonesia akan terlihat estetik dengan budaya-budaya yang tertata rapih dan harmonis. Namun, potensi positif ini nyatanya tidaklah cukup terlihat di Indonesia. Kasus-kasus multikulturalisme yang mengerikan justru banyak terjadi. Belum lagi, beberapa kekayaan budaya nusantara di klaim oleh negara asing. Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa Indonesia tidak mampu mendayagunakan secara tepat potensi yang ada. Indonesia tidak mampu membaca segala problematika yang ditimbulkan oleh keanekaragaman etnis. Namun, kacamata antropologi mempunyai cara pandang tersendiri yang mampu membaca situasi masyarakat. Saya rasa semua masalah yang ada dimasyarakat terkait dengan budaya dan sudut pandang antropologi mampu membaca itu semua. Kecintaan saya ini tentunya saya harapkan menjadi sebuah kekuaatan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang antropologis guna kemajuan bangsa ini.
Fakultas dan jurusan saya menjadi salah satu pijakan untuk menyusun rencana lima tahun kedepan pasca-kelulusan. Saya berencana untuk menjadi salah satu peneliti LIPI. Saya ingin berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah sosial kultural yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Saya berencana ingin menulis sebuah buku yang mengulas permasalahan-permasalahan sosial dan etnik berikut pemecahan yang saya coba tawarkan.
Hal ini tentu saja tidak akan mungkin tercapai jika tidak dimulai dari sekarang. Maka dari itu saya mulai sekarang lebih sering untuk membaca serta rajin meng-update pengetahuan saya. Selain itu sekarang saya mencoba ikut banyak pelatihan tentang riset. Memang, di jurusan antropologi cukup banyak dibahas tentang metode riset. Namun, rasanya masih kurang. Sehingga saya banyak mencari pengalaman diluar. Saya juga mengikuti beberapa organisasi dan masuk pada divisi riset pada organisasi tersebut. Tak lupa, sebagai periset dituntut juga untuk pandai menulis. Sehingga hasil yang diteliti dapat tersampaikan dengan mudah kepada orang banyak. Untuk itu saya mencoba untuk sering menulis serta memasang tulisan saya pada notes facebook, blog, serta banyak mengikuti lomba-lomba penulisan. Komentar-komentar serta hasil dari lomba sangat membuat saya lebih semangat lagi untuk semakin produktif menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus.