Selama beberapa minggu terakhir, saya sebagai warga Bekasi mengalami petaka terburuk air PDAM. Jangankan bermimpi bisa minum langsung dari keran seperti di negara-negara maju. Untuk mandi, mencuci muka, menyikat gigi, bahkan cebok saja pakai air PDAM harus dipikirkan dulu, layak atau tidak. Rasanya tidak tega membasuh tubuh dengan air hitam berpasir yang keluar dari keran itu. Apa daya, sumuknya udara Bekasi, ditambah lagi apabila selepas pulang dari kerja di Jakarta, sampai rumah tetap harus mandi membasuh tubuh dengan air keran. Tapi, setiap habis mandi bukan rasa segar yang didapatkan, tapi gatal-gatal sekujur tubuh.
Air Bersih atau Kemampuan Membeli Air?
Untuk mengatasi petaka ini, warga yang punya uang mencari jalan keluar sendiri. Mereka memasang filter air, beli air gallon, pakai jet pump, menggali sumur sendiri, beli alat tambahan lainnya yang bisa mengurangi dampak air kotor dari PDAM. Masalahnya, tidak semua warga punya uang untuk membeli solusi, sementara air menjadi hajat hidup. Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius. Orang yang punya kemampuan ekonomi mungkin masih bisa berkata, “Ya sudah, pasang filter saja.” Air bau? Beli galon. Air keruh? Pasang penyaring. Air PDAM tidak bisa dipakai mandi? Pakai air sumur. Tetapi bagaimana dengan keluarga yang penghasilannya pas-pasan? Mereka tetap membayar tagihan air, tetapi kemudian harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli air yang benar-benar bisa digunakan.
Jadi kita sebenarnya membayar air dua kali. Pertama, kepada penyedia layanan. Kedua, kepada pasar karena air yang pertama tidak cukup layak digunakan. Ironisnya, keluhan warga justru datang bersamaan dengan tagihan yang semakin mahal. Saya merasakan pembayaran bulanannya melonjak, sementara kualitas dan kontinuitas air justru memburuk. Saya tidak sedang mengatakan semua kenaikan tagihan pasti disebabkan oleh kualitas air. Itu tentu perlu diperiksa berdasarkan catatan meter dan kebijakan tarif. Tetapi sebagai warga, pertanyaan saya sederhana: Kalau airnya tidak mengalir dengan baik dan kualitasnya bermasalah, mengapa kewajiban membayar tetap berjalan seperti biasa?
Kali Bekasi Kotor, Dompet Warga Ikut Terkuras
Persoalannya ternyata tidak berhenti di rumah. Sumber masalahnya jauh lebih panjang daripada pipa yang masuk ke kamar mandi. Kali Bekasi berulang kali menjadi sorotan karena pencemaran. Pada Juli 2026, DLH Kota Bekasi mengambil sampel air Kali Cileungsi dan Kali Bekasi setelah muncul indikasi pencemaran. Hasil pengujian menunjukkan sejumlah parameter kualitas air permukaan melampaui baku mutu. Kemudian pada akhir Agustus, persoalan itu kembali muncul. Aliran air terpantau hitam dan berbau menyengat. Karena debit sungai kecil, aliran tersebut kemudian bergerak menuju wilayah Kota Bekasi. DLH Kota Bekasi melaporkan dugaan pencemaran itu kepada Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.
Ini menunjukkan bahwa persoalan air Bekasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyuruh warga memasang filter. Kalau sumber air bakunya bermasalah, seberapa mahal pun filter yang dipasang di rumah, kita sebenarnya hanya sedang memindahkan beban pencemaran dari pemerintah kepada warga. Sungai tercemar, warga yang membeli filter. Pipa bermasalah, warga yang membeli air. Air mati, warga mencari sumber air sendiri. Air berbau, warga yang harus mencari cara agar tetap bisa mandi. Lalu untuk apa kita punya sistem penyediaan air?
Di sinilah air berubah dari persoalan lingkungan menjadi persoalan ketimpangan sosial. Orang kaya punya pilihan tetapi orang miskin tidak. Kalau saya punya uang, ketika air PDAM bermasalah saya masih bisa membeli air galon, memasang filter, menggali sumur, atau menggunakan jasa penyedia air lainnya. Tetapi bayangkan keluarga dengan tiga anak yang penghasilannya hanya cukup untuk makan, membayar kontrakan, listrik, sekolah, dan kebutuhan sehari-hari. Apakah mereka punya uang untuk membeli air galon berkali-kali? Apakah mereka bisa memasang sistem filtrasi? Apakah mereka bisa menggali sumur? Akhirnya kualitas air menjadi sesuatu yang ditentukan oleh kemampuan ekonomi. Yang punya uang membeli air yang lebih bersih. Yang tidak punya uang menerima apa yang keluar dari keran. Padahal air seharusnya bukan barang mewah.
Saya Bukan Ahli Kualitas Air, Saya Cuma Ibu yang Khawatir
Sebagai ibu yang punya bayi, saya tidak bisa menganggap persoalan air ini hanya sebagai masalah air keruh atau air yang membuat gatal. Ada kekhawatiran yang jauh lebih panjang: bagaimana kalau kualitas lingkungan tempat anak tumbuh ternyata tidak cukup baik untuk mendukung tumbuh kembangnya?
Sebagai orang tua, kita tentu ingin anak tumbuh sehat dan mencapai potensi tinggi badannya. Kita sibuk memikirkan asupan protein, gizi seimbang, ASI, MPASI, imunisasi, tidur, dan berbagai hal lain yang dipercaya penting untuk tumbuh kembang anak. Tetapi ada satu hal yang sering luput dari perhatian: air bersih dan sanitasi juga merupakan bagian dari fondasi kehidupan anak.
Anak tidak tumbuh hanya dari makanan yang masuk ke tubuhnya. Ia juga tumbuh dalam lingkungan tempat ia hidup setiap hari. Air yang digunakan, sanitasi yang tersedia, kebersihan lingkungan, dan kondisi kesehatan anak saling berkaitan. Karena itu, ketika air yang mengalir di rumah berwarna hitam, membawa pasir, berbau, dan membuat kulit gatal, kekhawatiran saya bukan lagi sekadar, “Duh, airnya kotor.” Sebagai ibu, saya mulai bertanya lebih jauh: apakah lingkungan seperti ini cukup baik untuk anak saya tumbuh?
Kita sering membicarakan tinggi badan anak sebagai persoalan gizi. Anak kurang protein, kurang asupan, kemudian pertumbuhannya terganggu. Padahal persoalan tumbuh kembang jauh lebih kompleks. Kondisi lingkungan, sanitasi, kebersihan, dan paparan penyakit juga menjadi bagian dari cerita.
Saya tentu tidak sedang mengatakan bahwa air PDAM yang kotor otomatis membuat anak menjadi pendek. Hubungan antara air, sanitasi, kesehatan, gizi, dan pertumbuhan anak jauh lebih kompleks daripada itu. Tetapi justru karena itulah saya merasa persoalan air tidak boleh dianggap remeh. Kalau kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan mencapai tinggi badan yang optimal, masa lingkungan tempat mereka tumbuh justru dibiarkan dengan kualitas air yang membuat orang tua waswas?
Kita sudah cukup sibuk memastikan anak mendapatkan makanan bergizi. Jangan sampai setelah makanan masuk dengan baik, lingkungan tempat anak tumbuh justru tidak mendukungnya. Saya bukan ahli kualitas air. Saya juga tidak punya laboratorium di rumah untuk menguji apa yang terkandung dalam air yang keluar dari keran. Saya hanya seorang ibu yang ingin memastikan anak saya tumbuh di lingkungan yang sehat. Dan rasanya itu bukan permintaan yang muluk. Air bersih semestinya menjadi fondasi paling dasar sebelum kita bicara lebih jauh tentang bagaimana anak-anak bisa tumbuh sehat, tinggi, dan mencapai potensi terbaiknya.
Air Mati, Tagihan Jalan, Tata Kelola Dipertanyakan
Air adalah kebutuhan dasar manusia. Pasal 33 UUD 1945 menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam kerangka penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, air tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai urusan transaksi antara pelanggan dan perusahaan penyedia air. Ada tanggung jawab publik di sana. Karena itu, ketika sungai tercemar, pertanyaannya bukan hanya siapa yang mengambil keuntungan dari pencemaran tersebut.
Pertanyaannya juga: siapa yang bertanggung jawab memastikan warga tetap mendapatkan air yang layak? Dan ketika pencemaran berlangsung berulang kali, kita perlu berhenti menganggapnya sebagai kejadian luar biasa. Kalau terjadi setiap tahun, namanya bukan lagi insiden. Itu sudah menjadi sistem. Bagian ini yang membuat persoalan air Bekasi terasa semakin getir. Pada Juli 2026, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan tiga pejabat Perumda Tirta Bhagasasi sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait pemasangan sambungan pelanggan periode 2024–2025. Kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 miliar. Kasus tersebut kemudian berlanjut dengan penahanan para tersangka dan proses menuju persidangan.
Tentu kita tidak boleh mencampuradukkan begitu saja kasus dugaan korupsi tersebut dengan persoalan kualitas air. Keduanya adalah perkara yang berbeda dan harus dibuktikan berdasarkan proses hukum. Tetapi secara moral, publik wajar bertanya: Bagaimana mungkin warga diminta percaya pada institusi pengelola air ketika di saat yang sama muncul kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan daerah yang mengurus layanan air? Airnya kadang mati. Ketika menyala, kualitasnya dipertanyakan. Tagihan tetap datang. Warga membeli air tambahan. Sementara pejabat pengelolanya terseret kasus hukum.
Saya tentu tidak muluk-muluk untuk berharap air Bekasi besok pagi tiba-tiba bisa diminum langsung dari keran. Harapan sederhana saya, tolong bikin airnya layak untuk mandi dan cebok dulu. Tidak perlu langsung seperti Swiss, tidak perlu seperti Jepang, dan tidak perlu seperti negara maju lainnya. Kami warga Bekasi tidak sedang meminta air mineral gratis dari keran. Kami hanya ingin membuka keran tanpa merasa sedang mempertaruhkan kesehatan keluarga.
Tidak seharusnya warga secara mandiri yang menyelesaikan persoalan ini. Sebab kalau setiap persoalan publik akhirnya diselesaikan secara individual oleh orang yang mampu membayar, kita sebenarnya sedang membangun kota yang sangat modern tetapi sangat tidak adil. Orang kaya punya air bersih, orang miskin punya air seadanya. Orang kaya bisa membeli filter, orang miskin menerima apa yang mengalir. Padahal air seharusnya tidak mengenal kelas sosial. Karena ketika keran dibuka, yang kita butuhkan bukan kemewahan. Kita hanya ingin air, air yang mengalir, air yang bersih, air yang layak. Saya kira ukuran kota yang mengaku bagian dari metropolitan Jakarta, rasanya permintaan itu tidak terlalu berlebihan.
Komentar
Posting Komentar